KEPALA DESA KALOSI ALAU KECAMATAN DUAPITUE

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN KEPALA DESA KALOSI ALAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DANA DESA (BLT-DANA DESA)

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALOSI ALAU,

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa  ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Duapitue
3. Desa adalah Desa Kalosi Alau
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

21. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

• Prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

1. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
2. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
3. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa.

• Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diperioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. kehilangan mata pencaharian;
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis;
4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang berhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
5. keluarga miskin yang terdampak Corona virus Desease (Covid-19) dan belum menerima bantuan; dan atau
6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

• Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bersama tim pendata yang telah ditugaskan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
• Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
• Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) dan/ atau Langsung kepada penerima manfaat (cash) setiap bulan.
• Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalosi Alau.